ads

Isnin, 1 Ogos 2011

06 di bukit tinggi - Google Blog Search


URL Sumber Asal :-

06 di bukit tinggi - Google Blog Search


Kenapa Monument PDRI Tidak Ada <b>di Bukittinggi</b>?

Posted: 26 Jul 2011 09:10 PM PDT

[Image: 2rp5pxk.jpg]

Syafruddin Prawiranegara Sewajarnya Dinobatkan Jadi Presiden RI ke II

Yogyakarta, MarawaNews.Com----Peranan Bukittinggi dalam PDRI ( Pemerintah Darurat Reuplik Indonesia ), sudah nyata. Sejarah mencatat dan negara mengakui. Begitu juga dengan kedudukan dan fungsi Syafruddin Prawiranegara. Oleh karena itu, sudah saatnya monument PDRI didirikan di Bukittinggi dan Syafruddin Prawiranegara dikukuhkan sebagai Presiden RI ke II.

Poin penting itu, lahir dari diskusi rombongan wartawan Bukititnggi dengan Kepala Balai Arkeologi Yogyakarta, Siswanto dan beberapa staf peneliti dari Balai Arkeologi Yogya yang membawahi wilayah Jogja, Jawa Tengah dan Jawa Timur,Senin (25/7) kemarin. " Itu yang menjadi catatan penting," lapor Wartawan MarawaNews.Com Ridwansyah Ut, dari Yogyakarta, Selasa.

Dalam disksusi, ada satu kesamaan pandangan bahwa merunut peristiwa PDRI dan keberadaan ( status ) Syafrudin Prawiranegara, bahwa PDRI tidak bisa lepas dari mata rantai sejarah negara dana bangsa. Oleh karena itu, Syafrudin Prawiranegara sewajarnya dinobatkan sebagai presiden RI ke dua.

Syafrudin telah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan Negara RI dengan membentuk PDRI ( Pemerintah Darurat Republik Indonesia ) di Bukittinggi. Syafruddin menjalankan pemerintahan dengan bergerilya dari Bukittinggi ke Halaban, Kototinggi, Limopuluah Koto sambil mengirimkan radiogram ke luar negeri menyiarkan bahwa saat itu Republik Indonesia masih ada di bawah PDRI.

Terkait dengan adanya tarik ulur rencana lokasi pendirian monumen PDRI antara pemerintah kota Bukittinggi dengan Kabupaten Limopuluah Koto, menurut Gunadi, peneliti di Balai Arkeologi, perlu adanya kesamaan visi antara pemerintah, masyarakat dan sejarawan serta peran perguruan tinggi untuk meluruskan sejarah PDRI.

Pelurusan sejarah bisa dilakukan dalam bentuk seminar atau symposium dengan melibatkan sejarawan, perguruan tinggi dan pelaku sejarah sehingga ada kesimpulan yang dapat dijadikan rekomendasi pelurusan sejarah dan political will ditingkat pusat.

Bertitik tolak dari itu, rencana pendirian monument PDRI tidak perlu ada kepentingan pemegang kekuasaan, karena yang ada hanya monumental bukti sejarah. C Yogyakarta ontohnya dengan dibangunnya monument Yogya Kembali merupakan bukti sejarah bagaimana perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah dan kembalinya tampuk pimpinan negara kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mumahamad Hatta dengan pusat pemerintahan ke kota Jogjakarta pasca Agresi II.

Sejarah PDRI

PDRI ( Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ) merupakan penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 - 13 Juli 1949, dipimpin Syafruddin Prawiranegara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Sesaat sebelum pemimpin Indonesia saat itu, Sukarno dan Hatta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Sebelum ditangkap, keduanya mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara.

Sdepeerti dikutip dari wikipedia, tidak lama setelah ibukota RI di Yogyakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, Belanda berulangkali menyiarkan berita bahwa RI sudah bubar. Karena para pemimpinnya, seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir sudah menyerah dan ditahan.

Mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibukota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan Republik Indonesia, pada 19 Desember sore hari, Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama Kol. Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, mengunjungi Mr. T. Mohammad Hassan, Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya, untuk mengadakan perundingan. Malam itu juga mereka meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban, perkebunan teh 15 Km di selatan kota Payokumbuah.

Sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatera Barat dapat berkumpul di Halaban, dan pada 22 Desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. T. M. Hassan, Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Ir. Indracahya, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI Mr. A. Karim, Rusli Rahim dan Mr. Latif. Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:

Mr. Syafruddin Prawiranegara, Ketua PDRI/Menteri Pertahanan/ MenteriPenerangan/Menteri Luar Negeri ad interim, kemudian Mr. T. M. Hassan, Wakil Ketua PDRI/Menteri Dalam Negeri/Menteri PPK/Menteri Agama, Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Menteri Keamanan/Menteri Sosial, Pembangunan, Pemuda, Mr. Lukman Hakim, Menteri Keuangan/Menteri Kehakiman, Ir. M. Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum/Menteri Kesehatan, Ir. Indracaya, Menteri Perhubungan/Menteri Kemakmuran.

Keesokan harinya, 23 Desember 1948, Sjafruddin berpidato:

"... Belanda menyerang pada hari Minggu, hari yang biasa dipergunakan oleh kaum Nasrani untuk memuja Tuhan. Mereka menyerang pada saat tidak lama lagi akan merayakan hari Natal Isa AS, hari suci dan perdamaian bagi umat Nasrani. Justru karena itu semuanya, maka lebih-lebih perbuatan Belanda yang mengakui dirinya beragama Kristen, menunjukkan lebih jelas dan nyata sifat dan tabiat bangsa Belanda: Liciknya, curangnya, dan kejamnya.

Karena serangan tiba-tiba itu mereka telah berhasil menawan Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan beberapa pembesar lain. Dengan demikian, mereka menduga menghadapi suatu keadaan negara republik Indonesia yang dapat disamakan dengan Belanda sendiri pada suatu saat negaranya diduduki Jerman dalam Perang Dunia II, ketika rakyatnya kehilangan akal, pemimpinnya putus asa dan negaranya tidak dapat ditolong lagi.

Tetapi kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda mengira bahwa dengan ditawannya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa. Negara RI tidak tergantung kepada Sukarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita. Patah tumbuh hilang berganti.

Kepada seluruh Angkatan Perang Negara RI kami serukan: Bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan letakkan senjata, menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin. Camkanlah hal ini untuk menghindarkan tipuan-tipuan musuh."

Sejak itu PDRI menjadi musuh nomor satu Belanda. Tokoh-tokoh PDRI harus bergerak terus sambil menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda.

Mr. T.M Hasan yang menjabat sebagai Wakil Ketua PDRI, merangkap Menteri Dalam Negeri, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, menuturkannya bahwa romobongan mereka kerap tidur di hutan belukar, di pinggir sungai Batanghari, dan sangat kekurangan bahan makanan. Mereka pun harus menggotong radio dan berbagai perlengkapan lain.

Kondisi PDRI yang selalu bergerilya keluar masuk hutan itu diejek radio Belanda sebagai Pemerintah Dalam Rimba Indonesia. Sjafruddin membalas : "...Kami meskipun dalam rimba, masih tetap di wilayah RI, karena itu kami pemerintah yang sah. Tapi, Belanda waktu negerinya diduduki Jerman, pemerintahnya mengungsi ke Inggris. Padahal menurut UUD-nya sendiri menyatakan bahwa kedudukan pemerintah haruslah di wilayah kekuasaannya. Apakah Inggris jadi wilayah kekuasaan Belanda? Yang jelas pemerintah Belanda tidak sah.

Sekitar satu bulan setelah agresi militer Belanda, dapat terjalin komunikasi antara pimpinan PDRI dengan keempat Menteri yang berada di Jawa. Mereka saling bertukar usulan untuk menghilangkan dualisme kepemimpinan di Sumatera dan Jawa.

Setelah berbicara jarak jauh dengan pimpinan Republik di Jawa, maka pada 31 Maret 1948 Prawiranegara mengumumkan penyempurnaan susunan pimpinan Pemerintah Darurat Republik Indonesia sebagai berikut:

Mr. Syafruddin Prawiranegara, Ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan, Mr. Susanto Tirtoprojo, Wakil Ketua merangkap Menteri Kehakiman dan Menteri Pembangunan dan Pemuda, Mr. Alexander Andries Maramis, Menteri Luar Negeri (berkedudukan di New Delhi, India).

Kemudian dr. Sukiman, Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan, Mr. Lukman Hakim, Menteri Keuangan, Mr. Ignatius J. Kasimo, Menteri Kemakmuran/Pengawas Makanan Rakyat. Kyai Haji Masykur, Menteri Agama. Kemudian Mr. T. Moh. Hassan, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Ir. Indracahya, Menteri Perhubungan, Ir. Mananti Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum dan Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Menteri Perburuhan dan Sosial.

Pejabat di bidang militer mkupi : Letnan Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI sedangkan Kolonel Abdul Haris Nasution, Panglima Tentara & Teritorium Jawa, Kolonel R. Hidayat Martaatmaja, Panglima Tentara & Teritorium Sumatera, Kolonel Nazir, Kepala Staf Angkatan Laut, Komodor Udara Hubertus Suyono, Kepala Staf Angkatan Udara dan Komisaris Besar Polisi Umar Said, Kepala Kepolisian Negara.

Kemudian tanggal 16 Mei 1949, dibentuk Komisariat PDRI untuk Jawa yang dikoordinasikan oleh Mr. Susanto Tirtoprojo, dengan susunan sbb.: Mr. Susanto Tirtoprojo, urusan Kehakiman dan Penerangan, Mr. Ignatius J. Kasimo, urusan Persediaan Makanan Rakyat dan R. Panji Suroso, urusan Dalam Negeri.

Selain dr. Sudarsono, Wakil RI di India, Mr. Alexander Andries Maramis, Menteri Luar Negeri PDRI yang berkedudukan di New Delhi, India, dan Lambertus N. Palar, Ketua delegasi Republik Indonesia di PBB, adalah tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam menyuarakan Republik Indonesia di dunia internasional sejak Belanda melakukan Agresi Militer Belanda II. Dalam situasi ini, secara de facto, Mr. Syafruddin Prawiranegara adalah Kepala Pemerintah Republik Indonesia.

Perlawanan bersenjata dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia serta berbagai laskar di Jawa, Sumatera serta beberapa daerah lain. PDRI menyusun perlawanan di Sumatera. Tanggal 1 Januari 1949, PDRI membentuk lima wilayah pemerintahan militer di Sumatera:

Aceh ( termasuk Langkat dan Tanah Karo.) dengan Gubernur Militer : Tgk Daud Beureu'eh di Beureu'eh. Daerah Tapanuli dan Sumatera Timur Bagian Selatan dengan Gubernur Militer : dr. Ferdinand Lumban Tobing sedanagkan Riau dengan Gubernur Militer : R.M. Utoyo

Sumatera Barat dipimpin oleh Gubernur Militer : Mr. Sutan Mohammad Rasjid dengan Wakil Gubernur Militer : Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim, sementara Sumatera Selatan dengan Gubernur Militer : dr. Adnan Kapau Gani

Sebelum Soekarno dan Hatta menyerah, mereka sempat mengetik dua buah kawat. Pertama, memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr.Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatra. Kedua, jika ikhtiar Sjafruddin gagal, maka mandat diberikan kepada Mr. A.A.Maramis untuk mendirikan pemerintah dalam pengasingan di New Delhi, India. Tetapi Sjafruddin sendiri tidak pernah menerima kawat itu. Berbulan-bulan kemudian barulah ia mengetahui tentang adanya mandat tersebut.

Menjelang pertengahan 1949, posisi Belanda makin terjepit. Dunia internasional mengecam agresi militer Belanda. Sedang di Indonesia,pasukannya tidak pernah berhasil berkuasa penuh. Ini memaksa Belanda menghadapi RI di meja perundingan.

Belanda memilih berunding dengan utusan Soekarno-Hatta yang ketika itu statusnya tawanan. Perundingan itu menghasilkan Perjanjian Roem-Royen. Hal ini membuat para tokoh PDRI tidak senang, Jendral Sudirman mengirimkan kawat kepada Sjafruddin, mempertanyakan kelayakan para tahanan maju ke meja perundingan. Tetapi Sjafruddin berpikiran untuk mendukung dilaksanakannya perjanjian Roem-Royen.

Pengembalian Mandat

Setelah Perjanjian Roem-Royen, M. Natsir meyakinkan Prawiranegara untuk datang ke Jakarta, menyelesaikan dualisme pemerintahan RI, yaitu PDRI yang dipimpinnya, dan Kabinet Hatta, yang secara resmi tidak dibubarkan.

Setelah Persetujuan Roem-Royen ditandatangani, pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Pada sidang tersebut, Pemerintah Hatta mempertanggungjawabkan peristiwa 19 Desember 1948. Wakil Presiden Hatta menjelaskan 3 soal, yakni hal tidak menggabungkan diri kepada kaum gerilya, hal hubungan Bangka dengan luar negeri dan terjadinya Persetujuan Roem-Royen.

Sebab utama Sukarno-Hatta tidak ke luar kota pada tanggal 19 Desember sesuai dengan rencana perang gerilya, adalah berdasarkan pertimbangan militer, karena tidak terjamin cukup pengawalan, sedangkan sepanjang yang diketahui dewasa itu, seluruh kota telah dikepung oleh pasukan payung Belanda. Lagi pula pada saat yang genting itu tidak jelas tempat-tempat yang telah diduduki dan arah-arah yang diikuti oleh musuh.

Dalam rapat di istana tanggal 19 Desember 1948 antara lain KSAU Suaryadarma mengajukan peringatan pada pemerintah, bahwa pasukan payung biasanya membunuh semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, sehingga jika para beliau itu ke luar haruslah dengan pengawalan senjata yang kuat.

Pada sidang tersebut, secara formal Syafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya, sehingga dengan demikian, M. Hatta, selain sebagai Wakil Presiden, kembali menjadi Perdana Menteri. Setelah serah terima secara resmi pengembalian Mandat dari PDRI, tanggal 14 Juli, Pemerintah RI menyetujui hasil Persetujuan Roem-Royen, sedangkan KNIP baru mengesahkan persetujuan tersebut tanggal 25 Juli 1949.

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by Used Car Search.

0 ulasan:

Catat Ulasan

 

BLOG PAHANG

Copyright 2010 All Rights Reserved